Profil Heru Pambudi Sekjen Kemenkeu Hartanya Mentereng
Koran Sibolga – Profil Heru Pambudi lahir di Bondowoso, Jawa Timur, pada 11 Februari 1970.
Pendidikan: S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia (lulus 1996).
S2 (L.L.M.) di University of Newcastle upon Tyne, Inggris, lulus 2001.
Karier:
Memulai sebagai PNS di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) – Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea & Cukai, sejak 1992.
Berbagai jabatan strategis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): Kepala Seksi, Kepala Kantor Wilayah, hingga Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan.
Ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada 1 Juli 2015.
Diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu pada 12 Maret 2021.
Harta Kekayaan & Sorotan Publik
Berdasarkan laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tahun 2021, kekayaan Heru tercatat sekitar Rp 20,74 miliar.
Rincian termasuk tanah & bangunan senilai ± Rp 3,05 miliar (di Bogor & Bekasi), kendaraan senilai Rp 447,85 juta, surat berharga Rp 28,82 juta, serta kas dan setara kas sekitar Rp 16,81 miliar.
Publik juga mempertanyakan perbedaan antara jumlah harta yang dilaporkan dan kemungkinan pendapatan atau aset tak muncul dalam laporan — misalnya laporan menyebut bahwa pendapatan komisaris bisa sekitar Rp 30 miliar/tahun, sedangkan kenaikan harta dilaporkan hanya sekitar Rp 4,45 miliar dalam satu tahun. 
Baca Juga: Pikap Angkut Solar Bersubsidi Sebanyak 2,7 Ton Ditangkap
Profil Heru Pambudi Prestasi dan Tantangan
Prestasi
Pendidikan luar negeri (Inggris) menunjukkan kapasitas profesional yang cukup tinggi dalam ranah internal kementerian.
Karier menanjak dari level pelaksana hingga Sekjen dalam waktu kurang dari tiga dekade — menunjukkan konsistensi dan mobilitas karier yang kuat.
Pernyataannya pada acara yang menyasar generasi muda: “Generasi muda bukan generasi kaleng-kaleng…” menunjukkan visi ke depan dalam transformasi SDM di Kemenkeu.
Tantangan & Sorotan
Namanya terseret dalam isu besar: laporan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 189 triliun terkait impor emas batangan oleh PPATK-DJBC yang disorot oleh Mahfud MD.
Kenaikan harta yang melambat dibanding potensi pendapatan meningkatkan sorotan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pejabat publik.
Beban sebagai Sekjen Kemenkeu dalam era reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, penguatan fiskal — menuntut performa luar biasa di tengah sorotan.
Mengapa “Harta Mentereng”?
Artikel menyebut “hartanya mentereng” untuk menyoroti bahwa, dibandingkan banyak pejabat publik, Heru Pambudi memiliki posisi, pengalaman, dan aset yang relatif besar. Beberapa faktor yang menonjol:
Pendidikan internasional (Inggris) → prestise.
Karier yang cepat naik dan posisi strategis (Sekjen).
Aset cukup signifikan dibanding rata-rata pejabat eselon I.
Namun, penting dicatat: memiliki aset besar tak otomatis berarti salah atau korup — yang menjadi kunci adalah transparansi, proporsionalitas, dan kesesuaian dengan sumber pendapatan yang dilaporkan.
Perbandingan Singkat dengan Purbaya Yudhi Sadewa
Untuk memberikan konteks, Purbaya Yudhi Sadewa yang baru diangkat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 memiliki kekayaan yang dilaporkan sekitar Rp 39,21 miliar per LHKPN 2024.
Artinya, dalam konteks “pejabat keuangan negara”, baik Heru Pambudi maupun Purbaya Yudhi Sadewa termasuk kategori dengan aset yang di atas rata-rata, meskipun latar karier, posisi dan tanggung jawab berbeda.
Kesimpulan
Heru Pambudi adalah salah satu figur penting di sektor keuangan negara Indonesia: lulusan Inggris, karier naik signifikan, aset yang cukup besar, dan posisi strategis sebagai Sekjen Kemenkeu.
Namun, sekaligus berada dalam sorotan publik — baik dari sisi isu besar (TPPU impor emas), maupun soal transparansi kekayaan. Untuk publik dan pengamat, poin utama bukan sekadar “berapa banyak asetnya” tetapi “bagaimana aset itu diperoleh, dilaporkan, dan dijalankan dalam pelayanan publik”.
